Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Progam Penurunan Stunting

Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memimpin program luar biasa pemberantasan stunting.

BKKBN akan bertugas mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga dalam memberantas stunting. Mereka akan mengawasi program dan anggaran penanganan stunting di berbagai instansi.

"Telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers daring, Senin (25/1).

Muhadjir menjelaskan program luar biasa bertujuan menekan angka stunting sampai 14 persen hingga tahun 2024. Sehingga pemerintah menargetkan stunting berkurang 27,6 persen setiap tahun.

Dia menyebut persoalan stunting jadi perhatian Jokowi karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia. Ia bilang stunting bisa membuat perkembangan kecerdasan tidak optimal.

"Sedangkan menurut Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja kita yang waktu masa bayinya atau masih dalam kandungannya itu terjangkit atau mengalami stunting itu jumlahnya mencapai 54 persen," ucap Muhadjir.

Masalah gizi buruk dan stunting jadi perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dalam soal stunting.

Pada 2019, ada 6,3 juta balita dari populasi 23 juta. Artinya, 27,3 persen balita di Indonesia mengalami stunting.

Pemerintah menggelontorkan anggaran guna menekan angka stunting. Pada 2020, ada 20 instansi pemerintah yang mengurusi angka stunting dengan total anggaran Rp27,5 triliun.