AS Klaim Indonesia Hampir Buka Hubungan Dengan Israel

Amerika Serikat mengungkap Indonesia dan Mauritania seharusnya menjadi dua negara Muslim berikutnya yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut kesaksian dua pejabat AS kepada The Times of Israel, pihaknya telah merencanakan perjanjian dengan kedua negara tersebut namun belum tercapai karena pemerintahan Presiden AS Donald Trump usai siang ini, Rabu (20/1).

Mereka mengungkap normalisasi sangat mungkin terjadi bila saja Trump punya waktu dua bulan lagi di Gedung Putih.

"Mauritania dan Indonesia berada di urutan teratas, tapi itu berubah berdasarkan berbagai keadaan," kata pejabat itu pekan ini.

"Anda dapat memasukkan setiap negara ke dalam daftar, ke titik dimana Iran pada akhirnya akan bergabung dengan Perjanjian Abraham," ucap dia.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Bloomberg bahwa Indonesia bakal mendapat bantuan pembangunan sebanyak US$2 miliar dari AS jika sepakat dalam perjanjian normalisasi.

Tawaran ini disampaikan ketika penasihat senior presiden AS Jared Kushner dan Avi Berkowitz yang tergabung dalam tim perdamaian Trump disebut intens berdiskusi dengan Indonesia.

"Kami sedang membicarakannya dengan mereka," kata CEO US International Development Finance Corp, Adam Bohler yang juga bekerja sama dengan Kushner.

"Dan jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati bahkan mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan," tuturnya.

Pejabat AS mengatakan normalisasi Indonesia-Israel dapat mendukung klaim pihaknya yang percaya konflik Israel-Palestina bukan penghalang perdamaian negara Yahudi dan Muslim di dunia. Karena Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim dengan jumlah penduduk yang besar.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menampik klaim AS terkait normalisasi itu. Mereka menyatakan sikap pemerintah masih sama, yakni tidak berencana membuka hubungan apapun dengan Israel.

"Tidak benar berita tersebut. Sikap pemerintah masih sama," kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Sementara Mauritania merupakan anggota ketiga Liga Arab yang sempat memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada 1999. Namun hubungan tersebut dicabut ketika masa perang Gaza tahun 2008-2009.

Kementerian Luar Negeri Mauritania pun sempat merespons normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel tahun lalu. Mereka menyebut kebijakan itu sebagai "kebijaksanaan dan penilaian yang baik".

Mauritania juga memiliki hubungan dekat dengan Maroko, yang juga memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Tim perdamaian Trump pun mendorong Rabat segera menormalisasi hubungan dengan Israel.

Pejabat AS berharap progres normalisasi kedua negara tersebut bisa dilanjut oleh pemerintah presiden terpilih Joe Biden dan wakilnya, Kamala Harris.

"Saya berharap pemerintahan Biden memanfaatkan ini, karena ini baik untuk semua orang. Perdamaian bukanlah cita-cita (partai) Republik atau Demokrat," katanya.

Menurut pejabat AS, dibutuhkan setidaknya empat negara lagi yang menormalisasi hubungan dengan Israel untuk memastikan upaya perdamaian itu berhasil.

Biden sendiri diketahui mendukung perjanjian normalisasi antara UEA dan Israel yang difasilitasi AS pada 13 Agustus 2020. Calon menteri luar negeri administrasi Biden-Harris, Tony Blinken mengatakan pihaknya mendorong normalisasi negara Arab dengan Israel.

"Normalisasi dengan Israel adalah sesuatu yang kami dukung selama (pemerintahan) Obama. Administrasi Biden akan mendukung dalam pemerintahan Biden," tuturnya.

Namun sejumlah pejabat dalam kampanye Biden mengaku langkah ini bukan prioritas dalam pemerintahan yang baru. Biden akan mengutamakan penanganan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi terlebih dahulu.

Untuk perkara di Timur Tengah, Biden juga lebih memfokuskan upaya terkait kesepakatan nuklir dengan Iran.